Corporate Governance

Corporate Governance

Sebagai perusahaan publik, penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah sebuah keniscayaan dan merupakan landasan bagi operasional Perseroan

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT ZYREXINDO MANDIRI BUANA TBK (“Perseroan”)

I. LATAR BELAKANG
Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;

  3. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2008 dari Komite Nasional Kebijakan Governance;

  4. Surat Pengangkatan Komite Audit Perseroan tertanggal 16 Desember 2020.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

  1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

  2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

  3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

  4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

  5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

  6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

  7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

  8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan

  9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

III. WEWENANG

Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

  1. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;

  2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

  3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan

  4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 Unduh Dokumen Piagam Komite Audit di sini
×

Hello!

Silakan hubungi kami melalui layanan chat Whatsapp/telp langsung untuk berkonsultasi maupun order produk yang kami jual dalam web ini, untuk beberapa produk akan kami hubungkan dengan staff kami sesuai dengan bidangnya.

 

× Butuh Bantuan ?