Corporate Governance

About US

Corporate Governance

Sebagai perusahaan publik, penerapan Tata Kelola Perusahaan adalah sebuah keniscayaan dan merupakan landasan bagi operasional Perseroan

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT ZYREXINDO MANDIRI BUANA TBK (“Perseroan”)

I. LATAR BELAKANG
Komite Audit adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
  3. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2008 dari Komite Nasional Kebijakan Governance;
  4. Surat Pengangkatan Komite Audit Perseroan tertanggal 16 Desember 2020.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

II. KEANGGOTAAN

A.  Komposisi dan Struktur Keanggotaan

  1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota berasal dari Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.
  2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Komite Audit merupakan anggota dengan latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
  3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan anggota lainnya merupakan anggota-anggota dari Komite Audit.

B. Syarat Keanggotaan

  1. Syarat Keanggotaan Komite Audit:
    Memiliki perilaku dan reputasi yang baik serta pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugasnya selaku anggota Komite Audit, yaitu:

    a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai  dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik

    b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya

    c. mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan

    d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan

    e. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan

    f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

    g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen

    h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan

    i. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut

    j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan

    k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
  2. Syarat Komisaris Independen:

    Selain memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal lainnya maka Komisaris Independen yang menjabat sebagai Komite Audit wajib memenuhi syarat, yaitu:

    a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen

    b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan

    c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

    d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
  3. Pengangkatan atau Pemberhentian dan Masa Jabatan

    a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

    b. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan

    c. Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dengan ketentuan:

    1. masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris Independen Perseroan adalah sesuai dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan;

    2. masa jabatan anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

    3. anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
  4. Honorarium
    A. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua dan/atau anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris

    B. Honorarium anggota Komite Audit maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perseroan

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

  1. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
  2. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  3. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  4. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
  5. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  6. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
  7. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
  8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
  9. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

IV. WEWENANG

Komite Audit memiliki wewenang yang dibutuhkan agar dapat melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

  1. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
  2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
  4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

A. Pertemuan dengan Pihak Internal dan Eksternal Perseroan

  1. Mengadakan pertemuan dengan Direksi Perseroan untuk membahas kegiatan-kegiatan yang perlu diperiksa oleh Auditor Internal, serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Direksi Perseroan penting untuk dibicarakan.
  2. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Auditor Internal penting untuk dibicarakan.
  3. Mengadakan pertemuan dengan Auditor Eksternal untuk membahas laporan tahunan serta persoalan lain yang menurut Komite Audit atau Auditor Eksternal penting untuk dibicarakan.
  4. Mengadakan pertemuan dengan tenaga ahli/professional untuk dimintakan pendapat apabila diperlukan.
  5. Apabila dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang Direksi, Direksi Anak Perusahaan dan atau Senior Eksekutif/Officer untuk membahas suatu masalah dalam rapat Komite Audit.

B. Rapat Komite Audit

  1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
  2. Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh ½ dari jumlah anggota.
  3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota komite yang hadir.
  4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh salah satu dari anggota Komite Audit yang hadir berdasarkan kesepakatan diantara mereka.
  5. Dalam beberapa rapat yang dilaksanakan antara lain mencakup pembahasan tentang rencana kerja Komite Audit, pelaksanaan dan hasil kerja Komite Audit, penyusunan laporan Komite Audit, serta masalah-masalah yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian dan perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris.

    Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, untuk aslinya disimpan oleh Komite Audit dan salinannya dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dalam rapat serta disampaikan kepada Dewan Komisaris.

C. Laporan Komite Audit

  1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  2. Dalam hal terdapat dugaan kesalahan dalam Keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil Keputusan Direksi, wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan hasil penelaahan dan penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Komite Audit.
  3. Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas kegiatannya kepada Dewan Komisaris secara triwulanan dan tahunan.
  4. Laporan tahunan atas kegiatan Komite Audit diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

D. Penanganan Pengaduan

Pengaduan yang diterima oleh Komite Audit akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi secara memadai.

 

Ditetapkan di: Jakarta

 

Pada tanggal: 16 Desember 2020

 

DEWAN KOMISARIS

 

PT ZYREXINDO MANDIRI BUANA TBK

 

 

 

 

_____________________

 

 

 

 

_____________________

Widya Kumala Sulistyo Ir. Nimrod Sitorus
Komisaris Utama Komisaris Independen